RMOLSUMSEL

Home     


SIDANG KODE ETIK
KANTONGI KETERANGAN SAKSI, MAJELIS HAKIM SEGERA AMBIL PUTUSAN
RABU, 11 JANUARI 2017 , 16:38:00 WIB
LAPORAN: SADAM MAULANA

  

RMOL. Sidang dugaan langgaran kode etik yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terkait pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Muba 2017 berlangsung alot.

Terlaksana di ruang media center Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel), Rabu (11/1), proses sidang dimulai pukul 10.00 WIB dan berlangsung selama hampir empat jam.

Dalam sidang terbuka ini bertindak sebagai ketua majelis sidang adalah anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) Valina Singka Subekti.

Valina dibantu Ketua KPU Sumsel Aspahani, pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel Zulfikar, serta akademisi Sumsel Zulkilfi sebagai anggota majelis sidang.

Pada persidangan ini, majelis sidang belum dapat membuat putusan karena baru mendengarkan keterangan pelapor maupun terlapor serta saksi-saksi atas dugaan pelanggaran kode etik.

Dimana pihak pelapor calon Bupati Muba Amiri Arifin menyampaikan keterangannya melalui Kuasa Hukum, Edi Arifin dan Suharyono. Sementara pihak terlapor dalam sidang ini adalah Koordinator Panwaslih Muba, Sigid Nugroho beserta Andi Gunawan.

"Masing-masing pihak sudah menjelaskan secara mendalam baik pihak pengadu maupun teradu dengan mendatangkan langsung para saksi. Kami akan sesegera mungkin membuat putusan. Nanti akan dirapatkan lagi di Jakarta," terang Valina, seusai sidang.

Menurut Valina, keputusan belum dapat diambil karena keterangan yang disampaikan secara lisan, tertulis maupun berkas dokumen, akan kembali dipelajari majelis hakim. Dan ini membutuhkan waktu.

"Hasil persidangan perlu dievaluasi. Kami akan pelajari lagi berdasarkan penjelasan secara lisan, jawaban tertulis, maupun dokumen yang disampaikan," terangnya.

Sebelum rapat berlangsung, puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Intelektual Bangsa Anti Sara (Libas) Sumsel lebih dulu menyampaikan aspirasi didepan kantor KPU Sumsel.

Massa melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk keprihatinan mereka atas ketidakprofesionalan penyelenggara Pilkada di Bumi Serasan Sekate. Massa menilai bahwa KPU dan Panwaslu Muba tidak independen dalam menjalankan tugasnya.

"Kami menuntut ketegasan DKPP agar memecat Panwaslu dan KPU Muba yang meloloskan dua pasangan Cabup dan Cawabup Muba, Amiri-Ahmad Toha serta Cawabup Beni Hernedi yang telah menyalahi ketentuan perundangan yang berlaku," ungkap Koordinator Aksi Itang Asnawijaya dalam orasinya.

"Kami juga meminta agar pelaksanaan Pilkada Muba bisa ditunda sampai tahun 2018. Kami juga berharap pelaksanaan Pilkada Muba dapat transparan, adil, serta dilaksanakan penyelenggaran Pilkada yang profesional," tegasnya. [yip]


Baca juga:
PILKADA MUBA MINIM PELANGGARAN
SIDANG KODE ETIK PANWASLIH MUBA
GUBERNUR TANGGAPI PERNYATAAN KUASA HUKUM BENI SOAL MUTASI PEJABAT
HARUS MINTA MAAF SECARA TERBUKA
PKK EMPAT LAWANG KINI DIJABAT FARIHA SYAHRIL


Komentar Pembaca

Melonjak 18 Kali, Kapitalisasi Pasar Saham BBRI Tembus Rp 188,7 Triliun






Berita Populer

Yan Anton Dituntut 8 Tahun Penjara dan Dicabut Hak Politik
Fadli Zon, Fahri Hamzah dan Syahrini Cuma Jadi Bahan Sosialisasi Tax Amnesty
Novanto Harus Nonaktif, Setelah Tersangka Segera Munaslub!