RMOLSUMSEL

Home     


DUA RAPERDA TAK DIBAHAS DI 2016
KETUA DPRD: JANGAN TERLALU BANYAK NGAJUKAN, KAMI BUKAN PROFESOR
JUM'AT, 06 JANUARI 2017 , 10:47:00 WIB
LAPORAN: MUHAMMAD WIWIN

ZAPLIN IPANI/RMOLSUMSEL/M WIWIN
  

RMOL. Dua rancangan peraturan daerah (Raperda) usulan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tidak dibahas dalam persidangan tahun 2016 lalu.

Dua raperda tersebut adalah Raperda tentang Perubahan atas Perda No 9 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah. Dan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemkab OKU Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel cabang Baturaja.

Ketua DPRD OKU, Zaplin Ipani membenarkan itu. "Ya ada dua Raperda yang belum sempat dibahas," ungkap Zaplin kepada RMOL Sumsel, Jumat (6/1).

Diketahui bahwa di 2016 lalu, ada 12 Raperda yang diajukan pihak eksekutif ke DPRD, serta 3 Raperda rutin. 10 dari 12 Raperda usulan eksekutif telah dibahas dan disahkan. 4 diantaranya dijadikan satu Perda yaitu  Perda No 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Perda Nomenklatur).

Seyogyanya menurut Zaplin, kalau memang mau menghasilkan Perda yang benar-benar bermanfaat, eksekutif jangan terlalu banyak mengajukan usulan Raperda.

"Terus terang, Raperda yang dimasukkan selama ini terlalu banyak. Seyogyanya jangan lebih dari tiga. Tahun 2016 lalu, ada 12 Raperda. Kalau mau menghasilkan Perda yang baik dan bermanfaat, jangan terlalu banyak. Raperda itu perlu dibahas matang. Sedangkan kami di DPRD ini bukan profesor semua," jelasnya.

Bahkan, diakui Zaplin pula, bahwa mereka kerap ditertawakan dewan daerah lain lantaran banyaknya pembahasan Raperda.

"Ya, kadang-kadang kami ditertawakan daerah lain. Mereka bilang wah hebat sekali OKU, bisa sampai sembilan bahkan belasan Raperda. Sedangkan daerah lain paling banyak tiga. Jadi sekali lagi, Perda itu tidak perlu terlalu banyak, yang penting bermanfaat," tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa dua Raperda yang tidak dibahas di 2016, itu bisa diusulkan lagi oleh eksekutif dalam program pembentukan peraturan daerah di 2017, kalau memang urgen. Kabag Persidangan dan Hukum setwan OKU melalui staf persidangan dan risalah, Edy Purwanto mengatakan, tidak dibahasnya 2 Raperda dimaksud lantaran draf Raperda tersebut tidak disampaikan ke sekretariat DPRD.

"Tidak ada drafnya (rancangan), baru ada judul saja. Jadi bagaimana dewan mau membahas," sebutnya.

Sehingga, kalau draf tidak disampaikan dari pihak eksekutif ke setwan, artinya itu dianggap batal. Namun kedepan, kalau memang dipandang perlu, bisa diusulkan kembali.

Mengenai saran dewan agar eksekutif jangan terlalu banyak mengajukan usulan Raperda, menurut Edy, dipersilahkan saja eksekutif mau ngusul Raperda berapa saja.

"Sebab usulan itu akan dibahas terlebih dahulu di badan pembentukan peraturan daerah (BPPD). Disitu dipaparkan dan akan dinilai dari sisi urgensinya, kalau disetujui, baru dibahas," jelasnya. [rik]


Baca juga:
PERKEBUNAN, KULINER DAN OBJEK WISATA JADI ANDALAN
2017, TP4D SIAP AWASI PROYEK DAERAH
SENATOR: JOKOWI BERI KADO PAHIT TAHUN BARU UNTUK RAKYAT
PLN CATAT SUBSIDI 6.882 PELANGGAN LISTRIK 900 VA DICABUT
PAKAI AKUN PALSU, POLISI GADUNGAN SETUBUHI KENALAN FACEBOOKNYA


Komentar Pembaca

Melonjak 18 Kali, Kapitalisasi Pasar Saham BBRI Tembus Rp 188,7 Triliun






Berita Populer

Nama Fadli Zon dan Fahri Hamzah Juga Disebut Bermasalah Dengan Pajak
Utusan Allah Membuat Geger Sidang Ahok Pagi Ini
Dodi-Giri, Pesaing Kuat di Pemilukada Sumsel