Dua Raperda Tak Dibahas Di 2016

Ketua DPRD: Jangan Terlalu Banyak Ngajukan, Kami Bukan Profesor

Politik  JUM'AT, 06 JANUARI 2017 , 10:47:00 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD WIWIN

Ketua DPRD: Jangan Terlalu Banyak Ngajukan, Kami Bukan Profesor

Zaplin Ipani/RMOLSUMSEL/M Wiwin

RMOL. Dua rancangan peraturan daerah (Raperda) usulan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tidak dibahas dalam persidangan tahun 2016 lalu.

Dua raperda tersebut adalah Raperda tentang Perubahan atas Perda No 9 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah. Dan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemkab OKU Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel cabang Baturaja.

Ketua DPRD OKU, Zaplin Ipani membenarkan itu. "Ya ada dua Raperda yang belum sempat dibahas," ungkap Zaplin kepada RMOL Sumsel, Jumat (6/1).

Diketahui bahwa di 2016 lalu, ada 12 Raperda yang diajukan pihak eksekutif ke DPRD, serta 3 Raperda rutin. 10 dari 12 Raperda usulan eksekutif telah dibahas dan disahkan. 4 diantaranya dijadikan satu Perda yaitu  Perda No 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Perda Nomenklatur).

Seyogyanya menurut Zaplin, kalau memang mau menghasilkan Perda yang benar-benar bermanfaat, eksekutif jangan terlalu banyak mengajukan usulan Raperda.

"Terus terang, Raperda yang dimasukkan selama ini terlalu banyak. Seyogyanya jangan lebih dari tiga. Tahun 2016 lalu, ada 12 Raperda. Kalau mau menghasilkan Perda yang baik dan bermanfaat, jangan terlalu banyak. Raperda itu perlu dibahas matang. Sedangkan kami di DPRD ini bukan profesor semua," jelasnya.

Bahkan, diakui Zaplin pula, bahwa mereka kerap ditertawakan dewan daerah lain lantaran banyaknya pembahasan Raperda.

"Ya, kadang-kadang kami ditertawakan daerah lain. Mereka bilang wah hebat sekali OKU, bisa sampai sembilan bahkan belasan Raperda. Sedangkan daerah lain paling banyak tiga. Jadi sekali lagi, Perda itu tidak perlu terlalu banyak, yang penting bermanfaat," tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa dua Raperda yang tidak dibahas di 2016, itu bisa diusulkan lagi oleh eksekutif dalam program pembentukan peraturan daerah di 2017, kalau memang urgen. Kabag Persidangan dan Hukum setwan OKU melalui staf persidangan dan risalah, Edy Purwanto mengatakan, tidak dibahasnya 2 Raperda dimaksud lantaran draf Raperda tersebut tidak disampaikan ke sekretariat DPRD.

"Tidak ada drafnya (rancangan), baru ada judul saja. Jadi bagaimana dewan mau membahas," sebutnya.

Sehingga, kalau draf tidak disampaikan dari pihak eksekutif ke setwan, artinya itu dianggap batal. Namun kedepan, kalau memang dipandang perlu, bisa diusulkan kembali.

Mengenai saran dewan agar eksekutif jangan terlalu banyak mengajukan usulan Raperda, menurut Edy, dipersilahkan saja eksekutif mau ngusul Raperda berapa saja.

"Sebab usulan itu akan dibahas terlebih dahulu di badan pembentukan peraturan daerah (BPPD). Disitu dipaparkan dan akan dinilai dari sisi urgensinya, kalau disetujui, baru dibahas," jelasnya. [rik]

Komentar Pembaca
JK, Peng-Peng Di Balik Impor Beras

JK, Peng-Peng Di Balik Impor Beras

JUM'AT, 19 JANUARI 2018 , 19:00:00

Tak Ada Verifikasi Faktual Dalam UU Pemilu

Tak Ada Verifikasi Faktual Dalam UU Pemilu

JUM'AT, 19 JANUARI 2018 , 17:00:00

Jokowi Manfaatkan Golkar

Jokowi Manfaatkan Golkar

JUM'AT, 19 JANUARI 2018 , 15:00:00

H Mularis Djahri - H Syahdina Ali Daftar ke KPU

H Mularis Djahri - H Syahdina Ali Daftar ke KPU

RABU, 10 JANUARI 2018 , 19:02:00

Didampingi Ayah

Didampingi Ayah

SABTU, 25 NOVEMBER 2017 , 10:17:00

Laka Tunggal 'Nyaris' Setnov

Laka Tunggal 'Nyaris' Setnov

KAMIS, 30 NOVEMBER 2017 , 16:30:00