Alamak, Guru Honor Tidak Bisa Jadi PNS

Laporan: Edwinsah Satria

Politik  MINGGU, 27 NOVEMBER 2016 , 13:21:00 WIB

Alamak, Guru Honor Tidak Bisa Jadi PNS

net

RMOL. Nasib para guru honor untuk memperbaiki nasibnya nampaknya semakin susah. Pasalnya, dengan adanya kebijakan pemerintah pusat yang belum meregulasi PP nomor 48 Tahun 2005 membuat para Bupati dan Walikota mengalami kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honor tersebut.

Soalnya pada PP tersebut pada intinya tidak membenarkan para kepala daerah untuk mengangkat guru honor menjadi PNS maupun sejenisnya.

“PP inilah yang menjadi dasar tidak dapat mengkat guru honor maupun menganggarkan dalam APBD untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honor itu,” jelas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim, Muzakar kepada RMOL Sumsel, Minggu (27/11).
                    
Menurutnya, jika Pemda mengalokasikan anggaran APBD untuk meningkatkan kesejateraan para guru honor, tentunya akan melanggar aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat.
                   
“Upaya yang dilakukan Pemda saat ini hanya bisa memberikan bantuan uang insentif, yang sifatnya hanya pemberian. Pada tahun 2017 mendatang uang insentif guru honor dinaikan menjadi Rp 350 ribu/bulan yang sebelumnya sebesar Rp 270 ribu/bulan,” jelasnya.
                   
Sebenarnya, lanjutnya, Pemda Muara Enim pada tahun 2017 mendatang telah merencanakan menaikan uang insentif guru honor tersebut sebesar Rp 500 ribu/bulan, namun karena kondisi keuangan daerah mengalami devisit, sehingga dinaikkan menjadi Rp 350 ribu/ bulan.
                  
“Dengan menaikkan uang insentif guru tersebut sebesar Rp 350 ribu/bulan, maka anggaran yang dibutuhkan untuk membayar uang insentof tersebut sebesar Rp 8 miliyar,” jelasnya.

Para guiru honor tersebut dibayar melalui dana BOS. Pembayaran dana BOS tersebut ke masing masing sekolah berdasarkan jumlah siswa. Jika siswa sekolah tersebut banyak, maka dana BOS yang akan diterima tentunya akan banyak juga, Namun jika jumlah siswa sekolah tersebut sedikit, maka dana BOS yang akan diterima sekolah tersebut juka akan kecil.

“Yang jelas, Dinas Pendidikan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honor tersebut,” jelasnya.
                  
Dijelaskan Muzakar, soal pemerataan guru di Muara Enim merupakan permasalahan yang krusial. Untuk melakukan pemerataan guru tersebut, pihaknya terus berupaya menempatkan guru PNS tersebut berdasarkan domisilinya atau wilayah tempat tinggalnya.
                 
“Sekarang sudah mulai kita terapkan pada Kepala Sekolah. Namun terkadang kendala yang diahadapi, permasalahan adanya guru pindah ikut suami. Sehingga di daerah tersebut tetap mengalami kekurangan guru,” jelasnya.

Sedangkan guru bidang studi umum dapat dikatakan sudah cukup. Yang mengalami kekurangan guru khusus seperti kesenian dan olahraga. [rik] 


Komentar Pembaca
SBY Dihajar Lawan Politik?

SBY Dihajar Lawan Politik?

KAMIS, 02 AGUSTUS 2018 , 11:00:00

Melly Goeslaw - Ketulusan Hati (Bag.2)

Melly Goeslaw - Ketulusan Hati (Bag.2)

KAMIS, 02 AGUSTUS 2018 , 09:00:00

Melly Goeslaw - Bunda (Bag.1)

Melly Goeslaw - Bunda (Bag.1)

KAMIS, 02 AGUSTUS 2018 , 07:00:00

Tolak Hasil Pilkada

Tolak Hasil Pilkada

KAMIS, 28 JUNI 2018 , 22:45:00

Pawai Obor Keliling Kota Sekayu

Pawai Obor Keliling Kota Sekayu

KAMIS, 14 JUNI 2018 , 23:33:00

Berikan Pernyataan Perdana

Berikan Pernyataan Perdana

RABU, 27 JUNI 2018 , 23:22:00