RMOLSUMSEL

Home     


SAHKAN KUBU ROMI PRESIDEN TERANCAM DIMAKZULKAN
SELASA, 03 MEI 2016 , 16:42:00 WIB

YASONNA LAOLY/NET
  

RMOL. Surat Keputusan nomor M.HH-006.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia DPP PPP masa bakti 2016-2021 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, telah melanggar hukum.

Bagitu dikatakan Wakil Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, dalam diskusi "Berakhirkah Kisruh PPP Paska SK Muktamar Bandung Ditetapkan Menkumham?" di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/5).

Menurut dia, tindakan politik Yasonna menunjukkan intervensi hukum atas nama kekuasaan. Apalagi Yasonna tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung nomor 601/2015. Sama saja Yasonna melanggar hukum demi mengesahkan kepengurusan Romi.

Dampak lebih parah menurut Humphrey, pelanggaran hukum Yasonna membukakan pintu bagi penggulingan atau pemakzulan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Akibat yang dilakukan Yasonna, terbuka impeachment ke Jokowi," tegasnya.

Alasan terbukanya peluang pemakzulan karena Kemenkumham merupakan representasi pemerintahan. Bisa dikatakan, pengesahan PPP kubu Romi dengan cara menabrak putusan hukum tetap merupakan keinginan politik pemerintah.

"Yasonna siapa? Kalau tidak ikuti putusan MA 601, mari lihat sumpah presiden. Di situ katanya akan memegang teguh UUD 1945," selorohnya.

Ditambah lagi gugatan lewat Mahkamah Konstitusi, Kalau saja putusannya membatalkan keputusan Menkumham, Humphrey yakin ada pintu masuk memakzulkan presiden.

"Memang presiden mau mempertaruhkan semuanya untuk Yasonna, memang presiden mau mempertaruhkan semuanya untuk Romahurmuziy?" ucapnya. [ald]


Baca juga:
INI REKOMENDASI AUDIT TEKNIS TIM AHLI KE PRESIDEN
KOK PPP OI MALAH SALING SERANG SENDIRI
TAK DAFTAR BPJS KETENAGAKERJAAN, DPRD PRABUMULIH: IZIN USAHA PERUSAHAAN TERANCAM DICABUT
NETA: SEGERA PENSIUN, JANGAN PERPANJANG MASA JABATAN BADRODIN
KABAR GEMBIRA UNTUK BURUH! PEMERINTAH AKAN SEDIAKAN TEMPAT TINGGAL LAYAK HUNI


Komentar Pembaca






Berita Populer

Mengapa Tiada Maaf Mega Bagi SBY?
Duet Jokowi-AHY di 2019
Full Day School, Siswa jadi Korban Beban Jam Kerja Guru?