GBHN Berikan Halauan Konkrit, Tak Masalah Siapapun yang Mengusulkan

Sosial  SENIN, 11 JANUARI 2016 , 21:05:00 WIB | LAPORAN: AAN WAHYUDI

RMOL. Keberlangsungan pembangunan Negara Republik Indonesia akan lebih terarah dengan kembali di fungsikannya Garis-Garis Besar Halauan Negara (GBHN) tanpa mempermasalahkan siapa pun yang mengusulkan kembalinya GBHN.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Mukti Sulaiman kepada Rakyat Merdeka Online Sumsel mengatakan, dengan menerapkan GBHN, akan memberikan langkah konkrit dalam pembangunan Indonesia jangka panjang.

"GBHN memberikan haluan yang konkrit. Kemudian, GBHN dibuat oleh pemerintah bersama-sama dpr. Berarti lebih lengkap. Kalau sekarang, visi misi presiden terpilihh dijabarkan. Melihat dari produknya yang lebih lengkap, jelas lebih menjamin keberlangsungan GBHN," ungkapnya saat ditemui diruangannya, Senin (11/1).

Sehingga, presiden yang terpilih akan mempunyai acuan atau landasan yang jelas dalam setiap pembangunan. "Siapapun yang memimpin akan berdasarkan GBHN," paparnya.

Adanya perubahan dalam Undang-Undang (UU) tidak dapat dihindarkan. Apabila, Presiden menghidupkan kembali GBHN.

"Pasti akan ada perubahan UU. Misalnya, bahwa didalam UU pemilu itu sendiri. Bahwa presiden terpilih harus melaksanakan gbhn atau berdasarkan Tap MPR," tegasnya.

Asisten IV Bidang Administrasi dan Umum Setda Sumsel, Joko Imam Santoso menjelaskan, untuk dapak kembali menghidupkan GBHN. Presiden perlu menghidupkan kembali peran dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). "Kalau mau menghidupkan lagi GBHN, ya kembalikan lagi peran MPR sebagai rumah besar," tegasnya.

Menurutnya, selama ini MPR sudah tidak mempunyai banyak peran dalam pemerintahan. Karena, peran tersebut telah diambil alih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Peran itu tidak dimiliki lagi oleh MPR sekarang ini. Kalau itu harus ada peninjauan UU kalau menurut saya. Jadi, siapa yang memimpin tetap mempunyai garis besar," terangnya.

Dia menambahkan, pada dasarnya para pendahulu negeri ini dalam melaksanakan pembangunan menggunakan GBHN. Sehingga, perlu ada perubahanan dalam UU, untuk dapat menghidupkan kembali GBHN.

Saat ditanyakan, apabila usulan untuk menghidupkan kembali GBHN dari Ibu Megawati. Joko tidak mempermasalahkan hal tersebut. Karena, usulan tersebut disampaikan oleh tokoh pemerintahan.

"Boleh saja, sebagai tokoh pemerintahan. Karena PDIP itukan partai pengusung. Itulah dinamikan politik. Jadi, mengurus negara harus ada perhitungan matang," paparnya. [yip]

Komentar Pembaca
Presiden RI-Wakil Presiden RI

Presiden RI-Wakil Presiden RI

JUM'AT, 18 OKTOBER 2019 , 09:37:00

Jadwal Pelantikan Presiden RI-Wakil Presiden RI

Jadwal Pelantikan Presiden RI-Wakil Presiden RI

MINGGU, 20 OKTOBER 2019 , 07:10:00

Said Didu Di Tengah Kunjungan Menhan

Said Didu Di Tengah Kunjungan Menhan

KAMIS, 07 NOVEMBER 2019 , 17:47:00