Dianggap Lucu, Wacana GBHN Kan Harus Amandemen Lagi UUD

Politik  SENIN, 11 JANUARI 2016 , 13:58:00 WIB | LAPORAN: ANDI SYAHRIAL

Dianggap Lucu, Wacana GBHN <i>Kan</i> Harus Amandemen Lagi UUD

Niko Pransisco, Politisi di Lahat/RMOLSUMSEL

RMOL. Wacana kembali kepada GBHN (Garis Besar Haluan Negara) dinilai lucu karena kembali ke cara masa lalu. Merealisasikan wacana itu bukan perkara gampang karena harus melakukan amandemen Undang - Undang Dasar 1945, karena GBHN merupakan produk MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang merupakan lembaga tertinggi negara.

"Kita kembali ke masa lalu, sekarang eranya sudah beda, inilah yang menurut saya lucu, karena Undang-Undang Dasar kita sudah diamandemen, apakah harus kita amandemen lagi, " kata Niko Pransisco, seorang politisi di Kabupaten Lahat, Senin (11/1).

Dikemukakan Niko, dulu MPR adalah lembaga tertinggi negara tetapi sekarang kedudukan MPR sama dengan lembaga tinggi negara lainnya, sehingga kalau harus menetapkan GBHN maka harus diamandemen lagi UUD 1945 mengembalikan kedudukan  MPR seperti dulu sebagai lembaga tertinggi negara, barulah bisa menetapkan GBHN.

Niko mengutarakan, kalu dulu presiden harus menataati GBHN dan presiden tidak bisa merubah GBHN, lain halnya dengan undang-undang bisa dirubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

"Bisa saja mengembalikan lagi kepada GBHN, tetapi harus mengamandemen lagi undang - undang dasar negara kita untuk mengembalikan kedudukan MPR seperti dulu," tandasnya.[sri]


Komentar Pembaca
Presiden RI-Wakil Presiden RI

Presiden RI-Wakil Presiden RI

JUM'AT, 18 OKTOBER 2019 , 09:37:00

Jadwal Pelantikan Presiden RI-Wakil Presiden RI

Jadwal Pelantikan Presiden RI-Wakil Presiden RI

MINGGU, 20 OKTOBER 2019 , 07:10:00

Said Didu Di Tengah Kunjungan Menhan

Said Didu Di Tengah Kunjungan Menhan

KAMIS, 07 NOVEMBER 2019 , 17:47:00