Sulit Terlaksana, Mosi Tidak Percaya pada Setya Novanto

Laporan: Wahyu Sabda Kuncahyo

Politik  SELASA, 24 NOVEMBER 2015 , 07:51:00 WIB

Sulit Terlaksana, Mosi Tidak Percaya pada Setya Novanto
RMOL. Partai Golkar menilai mosi tidak percaya yang digulirkan sejumlah anggota dewan terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto sulit terlaksana.

Menurut anggota Fraksi Golkar Adies Kadir, tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bahwa pimpinan DPR dapat dilengserkan melalui mosi tidak percaya. Melainkan, pimpinan DPR dapat dilengserkan apabila mengundurkan diri atas keinginan sendiri, berhalangan tetap karena sakit atau meninggal dunia, dan melakukan pelanggaran undang-undang, termasuk terlibat kasus hukum.

Sementara, menurutnya, Novanto tidak termasuk dalam tiga kategori itu atas tudingan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Tidak semudah itu melengserkan melalui mosi tidak percaya, karena ini harus dilihat dari segala sudut. Jangan lihat dari etika seorang ketua DPR saja, kita harus lihat secara kelembagaan DPR ini yang ingin dihancurkan oleh orang lain," jelas Adies kepada wartawan di Jakarta, Selasa (24/11).

Menurutnya, terdapat kesalahpahaman antara anggota DPR yang menggulirkan mosi tidak percaya. Sebab, berdasarkan hal anggota dewan dari partai-partai pendukung pemerintah ingin melengserkan Novanto dari posisi ketua DPR.

Sementara, tidak ada masalah hukum atau dugaan korupsi dalam kasus yang dituduhkan kepada Novanto yang juga politisi Golkar tersebut. Hal itu dipastikan kuat hanya pelanggaran etik yang tidak sampai pada sanksi pelengseran jabatan.

Lebih jauh, Adies mempertanyakan kepentingan apa di balik pelaporan Menteri Sudirman Said ini ke MKD. Terutama, dengan maksud merekam percakapan pertemuan antara Novanto dengan pengusaha migas Muhammad Reza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

"Sekarang ini Setnov berdasarkan apa, adakah kesalahan hukum, laporan ke KPK, Bareskrim, kan tidak ada. Ini cukup pelanggaran etika," tegas Adies yang juga anggota Badan Legislasi DPR. [wah]

Komentar Pembaca
Guru Honorer Terima SK

Guru Honorer Terima SK

KAMIS, 26 APRIL 2018 , 18:53:00

Rara Sosialisasi Asian Games

Rara Sosialisasi Asian Games

SELASA, 22 MEI 2018 , 07:45:00

Pantau Jembatan Endikat

Pantau Jembatan Endikat

SABTU, 19 MEI 2018 , 13:33:00