RMOLSUMSEL

Home     


TAHUN DEPAN PERDA KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN MASUK KE DPRD
SENIN, 09 NOVEMBER 2015 , 09:25:00 WIB
LAPORAN: AAN WAHYUDI

  

RMOL. Kabut asap hasil dari kebakaran lahan dan hutan telah memberikan dampak yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat. Sehingga, diperlukan ketegasan dari Pemerintah daerah (Pemda) dalam mengatur dan mengontrol setiap kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing perusahaan yang mempunyai izin pengelolaan lahan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel telah menunjukan keseriusannya, untuk meminimalkan terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Sehingga, satelit Aqua Terra Modis yang biasa membaca adanya hotspot atau titik api dari kebakaran lahan dan hutan di Sumsel tidak akan banyak lagi mempunyai catatan merah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Saat ini, Pemprov Sumsel tengah melakukan pembentukan tim yang terlibat dalam penyusunan draf Peraturan Daerah (Perda) pengendalian kebakaran lahan dan hutan.  Tim penyusun perda sendiri akan melibatkan seluruh pihak terkait, mulai dari perkebunan, pertanian, dan pihak terkait lainnya.

Pada Kamis (5/11), Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Mukti Sulaiman memimpin rapat membahas tindak lanjut penanganan asap dan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Sumsel dengan diikuti oleh seluruh stekholder terkait.

“Kami akan terbitkan perda yang mengatur bagaimana cara mengatasi kabut asap atau kebakaran ini. Ini prioritas dan akan segera kami buat,” ungkap Sekda Sumsel, Mukti Sulaiman saat ditemui usai rapat tersebut.

Dalam perda tersebut, menurut Mukti, salah satu bahasannya mengatur antara hak dan kewajiban dari pengusaha, dan masyarakat yang mempunyai lahan perkebunan. Mengenai apa-apa yang harus dilakukan pemerintah dalam memberikan pengawasan dalam pengelolaan lahan yang dikelola oleh pengusaha ataupun masyarakat, seperti, pembangunan blok kanal. Sebagai pengendali kanal-kanal yang pada saat datangnya musim kemarau airnya tidak mengering. Untuk persiapan pemadaman, apabila terjadi kebakaran lahan dan hutan.

Kebakaran lahan dan hutan diwilayah konsesi, yang sebagian besar terjadi diwilayah pedesaan. Mukti meminta adanya dukungan dari masyarakat sekitar wilayah konsesi tersebut dalam mengantisipasi terjadinya penyebab bencana sosial tersebut. Tak hanya masyarakat,seluruh pihak yang berkaitan dengan kemungkinan kebakaran lahan dan hutan pihak perkebunan, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat akan diminta partisipasinya.

"Kalau bicara kebakaran hutan tentu di pedesaan, ini harus diatur juga didalam perda," katanya.

Masing-masing perusahaan-perusahaan yang sebetulnya sudah ada hak dan kewajiban untuk mencegah terjadinya kebakaran diwilayah konsesinya. Pemprov Sumsel akan menanyakan kepada masing-masing perusahaan pengelola lahan mengenai kewajiban yang harus dijalankan, salah  satunya dengan membuat blok kanal. Serta, bagaimana persiapan menghadapi terjadinya kebakaran,, apakah alat-alat pemadam kebakaran, tenaganya telah siap, dan sumber air tersedia.

"Ini harus kami atur dengan perda. Kenapa dengan perda, supaya mengikat," tegasnya.

Seperti pembuatan blok kanal, diharuskan pembuatan diwilayah lahan gambut. Karena apa, lahan gambut pada saat musim penghujan akan terisi air. Namun, lain halnya pada saat musim kemarau, lahan gambut akan mengering dan dapat dengan mudah terbakar.

“Dampaknya dari sisi hak dan kewajibannya, saat ini kami belum bisa memaksakan. Kalau dengan adanya perda, setiap pelanggaran perda, itu bisa di pidanakan,” tegasnya.

Selain dengan pembangunan blok kanal, antisipasi lain mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Diantaranya dengan pembangunan embung, penyiapan regu-regu pemadaman yang permanen dan masif, termasuk juga peralatan.

“Kalau paparan sanksi, itu ada pelanggaran, ada kejahatan. Kalau pelanggaran, di perda itu ada batasnya. Tapi, kalau kejahatan berdasarkan UU, apakah pidana atau adminitratif seperti pencabutan izin dan teguran. Tetapi, kalau disengaja membakar dan segala macam, itu sudah masuk kejahatan,” paparnya.

Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumsel, Ardhani menjelaskan, langkah pertama yang akan diambil oleh pihkanya dalam penyusunan perda tersebut dengan membentuk tim inventarisir yang melibatkan pihak-pihak terkait. Untuk memasukan hal-hal apa saja yang harus dimasukan, sebagai bahan penyusunan draf perda tersebut.

Selain itu, pihaknya juga akan melibatkan perguruan tinggi dalam penyusunan naskah akademik yang berisi mengenai kajian-kajian dan penelitian yang mendukung diterbentuknya draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Sehingga, dapat segera diajukan ke Dewan Permusyawaratan Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan.

"Setelah adanya draf dan naskah akademik, baru lahir draft raperda. Baru kami dapat mengajukan persetujuan ke DPRD," terangnya.

Menurut Ardhani, dalam penyusunan draft dan naskah akademik tidak dapat terselesailam dalam waktu singkat. Karena banyak hal dan kajian untuk dilakukan pembahasan. Sehingga, setelah lahirnya perda tersebut tidak akan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

"Sebenarnya agak sulit untuk menentukan kapan draft dan naskah akademik ini selesai. Kalau yang sudah-sudah, setidaknya perlu waktu 2-3 bulan. Sekitar Februari 2016, sudah persiapan masuk ke dewan. Setelah adanya persetujuan bersama antara Gubernur dengan dewan, lahirlah perda," ungkapnya. [yip]


Baca juga:


Komentar Pembaca






Berita Populer

Ketua Masjid Wafat Saat Jadi Imam Shalat Taraweh
Usai Takbiran Wako Pagaralam Langsung Bersihkan Pasar
Napi Tidak Diperhatikan Pemkab OKU, Ka Rutan Baturaja Ngadu..