Cabut Subsidi Listrik, Pemerintah Tidak Berpihak Kepada Rakyat

Investigasi  RABU, 28 OKTOBER 2015 , 13:45:00 WIB

Cabut Subsidi Listrik, Pemerintah Tidak Berpihak Kepada Rakyat
RMOL. Soal Cabut Subsidi Listrik, Langkah Pemerintah Tidak Berpihak Kepada Rakyat. Rencana pencabutan pelaanggan listrik bersubsidi ditengah himpitan ekonomi Indonesia untuk golongan 450 dan 900 Volt Ampere (VA) oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), dianggap beberapa pihak, memberatkan masyarakat miskin yang memiliki penghasilan rendah.

Salah satu konsumen Maya (34), menganggap, apa yang dilakukan PLN, tidak berpihak kepada rakyat dengan rencana pencabutan listrik bersubsidi dengan golongan 450-900 VA. Karena, untuk golongan pengguna listrik bersubsidi, yang notabene masyarakat yang memiliki penghasilan rendah.

"Jika ini dicabut, maka masyarakat akan semakin sulit. Apalagi, ditengah himpitan ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini," tuturnya.

Mengenai masih ada konvensasi untuk masyarakat yang mendapat kartu miskin, Maya melihat bukanlah suatu solusi. Pasalnya, bagi masyarkat yang tidak mendapat kartu miskin, belum tentu mereka termasuk masyarakat dengan golongan mampu.

"Seperti kami, tidak mendapat kartu tanda miskin dari Pemerintah seperti Kartu Indonesia Sehat, tapi penghasilan tidak sesuai dengan penghasilan. Apalagi saat ini, ekonomi sudah morat-marit," cetus wanita yang kesehariannya hanya mengandalkan penghasilan suami yang bekerja sebagai buruh harian lepas.

Sementara itu Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Pusat, Eddy Ganefo kepada Rakyat Merdeka Online Sumsel, menurutnya penghapusan tarif bersubsidi yang dilakukan oleh Pemerintah, tidak perlu dilakukan, ditengah kondisi ekonomi yang melesu saat ini.

"Kebijakan terkait penghapusan listrik bersubsidi oleh PLN yang rencananya akan dilakukan pada 2016 mendatang, tidak berpihak ke rakyat, saya rasa sangat tidak tepat jika dilakukan sekarang," ujarnya.

Pria yang juga menjabat Ketua Asosiasi Perumahan Seluruh Indonesia (APERSI) Pusat itu juga mengungkapkan kebijakan terkait rencana pencabutan listrik bersubsidi untuk kategori listrik 450 dan 900 VA, tidak sejalan dengan program pemerintah sendiri, dengan mencanangkan 1 juta rumah untuk rakyat.  Baca : Listrik Token Bukan Solusi

"Seharusnya Pemerintah melalui PLN mempermudah dengan memberikan dispensasi atas kebijakan pencabutan tersebut. Karena, untuk pelaku usaha, jelas akan memberatkan apalagi untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah," imbuhnya.

Ada beberpa kebijakan yang perlu dipertimbangkan pemerintah dan PLN, pertama belum tentu yang tidak menerima kartu miskin masuk kategori orang mampu begitupun sebaliknya. Selain itu, pengembang yang sedang menjalankan program rumah MBR, justru akan berdampak besar pada penjualan.

"Namanya juga pengembangan hunian MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), jadi yang beli masyarakat kurang mampu, yang belum tentu mendapatkan kartu miskin dari pemerintah," tegasnya.

Masalah rencana penhapusan listrik bersubsidi ini, pernah disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla (JK), jika tidak akan mencabut listrik subsidi 450-900 VA.

"Padahal pak JK pernah menyampaikan tidak akan mencabut subsidi listrik. Tapi kenyataannya berbeda," tandasnya. [tim]


Jokowi Abaikan Rekomendasi Copot Menteri Rini

Jokowi Abaikan Rekomendasi Copot Menteri Rini

KAMIS, 17 JANUARI 2019 , 13:00:00

Tjahjo Ngaku Bantu Meikarta

Tjahjo Ngaku Bantu Meikarta

RABU, 16 JANUARI 2019 , 17:00:00

#KataRakyat: Debat Pilpres Gak Bakal Menarik!

#KataRakyat: Debat Pilpres Gak Bakal Menarik!

RABU, 16 JANUARI 2019 , 15:00:00

Ampera Terbakar

Ampera Terbakar

KAMIS, 20 DESEMBER 2018 , 16:14:00

Penampakan Sampah di Depan Komplek Elite

Penampakan Sampah di Depan Komplek Elite

JUM'AT, 23 NOVEMBER 2018 , 16:14:00

Pengantongan Pupuk Akhir 2018

Pengantongan Pupuk Akhir 2018

SENIN, 24 DESEMBER 2018 , 20:58:00

Budaya14 Januari 2019 09:31

Polres Pagaralam Temukan Ladang Ganja

Polres Pagaralam Temukan Ladang Ganja

Kriminal16 Januari 2019 19:18

Pasca Juara,  Pesanan Gerga Pagaralam Meningkat
Debat Capres Mampu Tingkatkan Partisipasi Pemilih
Angkutan Batubara..Peraturan Dishub Kangkangi Pergub Sumsel
Pakar Hukum: Kurang Greget, Copas Program Lama
Volume Transaksi RFB Melonjak 93 Persen

Volume Transaksi RFB Melonjak 93 Persen

Ekonomi18 Januari 2019 12:35

ISNU Siap Bersinergi Dengan Walikota

ISNU Siap Bersinergi Dengan Walikota

Sosial18 Januari 2019 12:20

HD :   Tidak Ada Sekat  Pembatas dengan Rakyat

HD : Tidak Ada Sekat Pembatas dengan Rakyat

PEMPROV SUMSEL18 Januari 2019 11:58

Alpian: Kami Tak Kejar Adipura

Alpian: Kami Tak Kejar Adipura

Politik18 Januari 2019 11:45