RMOLSUMSEL

Home      RMOL Group


Rabu, 28 Oktober 2015 , 13:41:00 WIB

Subsidi Listrik Dicabut Rakyat Miskin Kegelapan


Foto: Ilustrasi/net

RMOL. Perusahaan Listrik Negara (PLN) memastikan bulan depan akan menertibkan pelanggan listrik dengan kelompok 450 dan 900 Volt Ampere (VA).

Penertiban yang dilakukan PLN terhadap pelanggan, sesuai arahan Pemerintah Pusat, yang akan mencabut, golongan pelanggan 450-900 VA, yang tidak memiliki kartu miskin.

Deputi Manajer Humas dan Hukum PT PLN wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (S2JB) Lilik Hendro Purnomo mengatakan kepada Rakyat Merdeka Online Sumsel beberpa waktu lalu, Senin (26/10). Alasan yang paling mendasar pencabutan subsidi listrik ini dikarenakan subsidi yang diberikan pemerintah dinilai tidak tepat sasaran.

"Rencannya, regulasi penerapan penertiban pelanggan 450-900 VA pada awal November. Karena, sesuai dengan rencana Pemerintah Pusat, untuk pelanggan listrik bersubsidi yang dianggap tidak tepat sasaran," ujarnya.

Dia mengatakan pencabutan terhadap pelanggan listrik bersubsidi ini dilakukan berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang menyebutkan, jumlah penduduk miskin di Indonesia yang mendapatkan kartu miskin, berjumlah 15 juta, sedangkan, jumlah pelanggan yang masuk golongan subsidi atau pengguna listrik 450-900 VA, ada 45 juta.    Baca : Cabut Subsidi Listrik, Pemerintah Tidak Berpihak Kepada Rakyat

"Dengan data yang dimiliki Pemerintah, banyak pelanggan listrik untuk golongan subsidi, tidak seimbang, dan banyak tidak tepat sasaran," cetusnya.

Penertiban yang dilakukan PLN, merupakan perintah Pemerintah Pusat, dan bukan kemauan pihak PLN. Karena, Pemerintah Pusat menganggap, subsidi listrik yang dilakukan PLN tidak tepat sasaran.

"Kami dari PLN hanya operator, karena kebijakan pencabutan listrik bersubsidi adalah wewenang Pemerintah," imbuhnya.

Untuk diwilayah S2JB, terang Lilik, dari 2.6 juta pelanggan, 70 persennya adalah pelanggan bersubsidi yang memakai 450 sampai 900 VA. Dalam hal ini, akan mulai kita lakukan sosialisasi dan melakukan pendataan.

"Nanti, saat regulasi dilakukan, pengguna listrik dengan golongan 450-900 didata berdasarkan data yang mendapat kartu miskin. Artinya, bagi yang ingin tetap mengguunakan listrik bersubsidi harus menunjukkan kartu miskin, jika tidak akan kita arahkan untuk mengganti voltase non subsidi 1.300 VA," tandasnya. [tim]

Jalan HBR Motik Ambl ...

Kondisi Jalan HBR Motik Kecamatan Alang-Alang Leb ...

Simulasi Hitung Cepa ...

Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Musi Banyuasin ...

TKA Asal Cina Diaman ...

Dengan menggunakan visa wisata, 9 warga negara as ...

Sumsel Juga Diserbu ...

Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang menangkap sembi ...

Sidang Perdana Yan A ...

Bupati Banyuasin non aktif Yan Anton Ferdian bersa ...

Penertiban Baliho Re ...

Menindaklanjuti Surat Keputusan (SK) Walikota nom ...

Datangi Kemendagri

Dewan Perwakilan Rakyat Daaerah (DPRD) Musi Banyua ...

Tebar Cairan Bios 44 ...

Komandan Korem 044/Gapo Kolonel Inf Kunto Arief W ...

Berbincang Usai Pari ...

Gubernur Alex Noerdin terlihat asyik berbincang d ...

Ungkap Praktek Ijon ...

Terdakwa kasus suap terhadap Bupati Banyuasin non ...

POLITIK
Polri: Jangan Manfaatkan Lambang Negara Untuk Timbulkan Masalah Baru

Jum'at, 20 Januari 2017 , 08:31:00 WIB

Polri mengimbau agar masyarakat tidak sembarangan memanfaatkan lambang negara sebagai alat untuk menuntut suatu hal.Hal itu dikatakan pihak ...

EKONOMIMenteri Rini Tutup Pabrik Gula, Dewan: Bakal Ada 1,7 Juta Pengangguran Baru

Kamis, 19 Januari 2017 , 23:55:00 WIB

Rencana pemerintah menutup sembilan pabrik gula di Jawa Timur yang dikelola BUMN mendapat penentangan dari DPR RI. Seperti diberitakan o, M ...

SOSIALPenggunaan Tak Sampai 50 Persen, Dana Desa Tak Bisa Dicairkan

Jum'at, 20 Januari 2017 , 08:28:00 WIB

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Desa (BPMPKD), Aris Apriadi mengatakan dalam menyampaikan laporan realisasi Dan ...

KRIMINALKPK: Kasus Emirsyah Garuda Indonesia Tidak Terjerat

Kamis, 19 Januari 2017 , 23:17:00 WIB

Kasus dugaan suap pengadaan mesin pesawat hanya melibatkan Emirsyah Satar. Sementara PT Garuda Indonesia yang dipimpinnya saat it ...

POLLING

Pentingkah Event Internasional Untuk Masyarakat Sumsel?
Penting
Tidak Penting
Tidak Menjawab
  Polling Yang Lalu