Imbas Permainan Kotor Mafia Pupuk, Petani Sumsel Jadi Korban

Investigasi  KAMIS, 08 OKTOBER 2015 , 12:36:00 WIB

Imbas Permainan Kotor Mafia Pupuk, Petani Sumsel Jadi Korban

distribusi pupuk/ foto: pattiro.org

RMOL. Bukan menjadi hal baru kalau petani-petani Sumsel selalu menjadi korban penyelewengan pupuk bersubsidi di Sumatera Selatan. Meski mereka masuk kawasan Lumbung Pangan, tetap saja pupuk selalu susah didapat terutama saat musim tanam.

Imbas atau korban dari permainan kotor distributor ini adalah petani yang menjadi mata rantai terendah sistem distribusi pupuk subsidi yang diproduksi PT Pusri.

Meski secara teori, PT Pusri mengungkapkan kalau distribusi pupuk di Sumsel telah memenuhi kuota petani sesuai Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Namun fakta di lapangan jauh berbeda. Hampir seluruh petani di kabupaten/ kota di Sumsel mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi. Kalaupun ada harganya sedikit lebih tinggi dari harga yang ditetapkan pemerintah.

Para petani menilai buruknya sistem distribusi pupuk subsidi ini diduga akibat permainan mafia karena melibat banyak pihak. Mulai dari distributor, pemerintah, dan kemungkinan produsen pupuk juga ikut bermain.

"Kemungkinan mafia itu memang ada karena kalau kita berpatokan pada RDKK harusnya tidak ada yang namanya kelangkaan pupuk. Tapi ternyata waktu musim tanam, kita kesulitan," ungkap Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Banyuasin, Sukardi kepada Rakyat Merdeka Online Sumsel, Rabu (7/10).

Sebenarnya kata Sukardi, kunci distribusi ini adalah RDKK dan semua pihak juga ikut mematuhi dan mengawasi, sehingga pola-pola penyelewengan tersebut tidak terjadi selama ini.

"Kenyataannya, pupuk bersubsidi itu kerap menjadi alat bagi sejumlah oknum untuk memperkaya diri sendiri, dengan berlindung dibalik nama petani. Mengatasnamakan dan merugikan petani malahan," tegasnya.

Kenyataan lain malah selama ini justru kekurangan, pupuk seolah menjadi barang langka bagi petani.

"Kalau kita tanya pupuk tidak ada. Tetapi saat kita berani membayar diatas harga bersubsidi mereka mampu menyediakan dalam jumlah berapapun juga," bebernya.

Otomatis kondisi sedemikian rupa tersebut membuat pengeluaran petani membengkak. Biaya produksi meningkat sementara harga jual saat musim panen cenderung menurun.

"Petani semakin terpuruk. Belum lagi persoalan hama. Biaya perawatan mahal tidak sebanding dengan harga pasca panen. Sementara bantuan pupuk atau bibit bersubsidi sering kali telat bahkan langka di pasaran," katanya.

Menurutnya, sebaiknya alihkan saja subsidi pupuk ke subsidi harga jual pasca panen. KTNA Banyuasin menilai, subsidi pupuk kurang efektif dan tidak berjalan lancar.

"Sebaiknya subsidi pupuk dicabut saja, kemudian dialihkan untuk subsidi harga jual. Artinya, hasil panen petani dapat dibeli lebih mahal oleh pemerintah. Misal kalau harga gabah Rp 4000 maka pemerintah mensubsidi petani dengan membeli sebesar Rp 5000. Saya kira pola seperti ini lebih membantu petani dan kami juga lebih sejahtera," jelasnya.

Hal senada juga dikatakan Yanto (33) petani asal Desa Santan Sari ini mengeluhkan harga jual hasil pertanian seringkali kurang memuaskan. Pupuk bersubsidi juga kerap bermasalah.

"Kalau program pupuk bersubsidi ini sebenarnya sangat baik. Tapi pendistribusiannya yang sering bermasalah dan terkadang tidak tepat sasaran. Memang bagusnya ada juga subsidi harga jual, agar nasib petani tidak selalu mendominasi kasta paling bawah perekonomian kita," pungkasnya.

Sementara petani di Kota Pagaralam, mereka mulai kebingungan karena sudah hampir dua bulan belakangan ini pupuk bersubsidi langka di pasaran. Bahkan para petani terpaksa tidak menggunakan pupuk menjelang musim panen ini.

Ketua Gapoktan Serasan Besame, Jamaludin beberapa waktu lalu mengatakan, mereka kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi telah dirasakan petani sejak awal 2014.

"Daerah kami ini Kelurahan Jangkar Mas merupakan salah satu lumbung padi di Kota Pagaralam. Jadi sangat ironis bila pupuk bersubsidi sulit untuk didapatkan.  Karena sampai sekarang petani masih menunggu untuk mendapatkan pupuk bersubsidi," ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online Sumsel, (7/8) lalu.

Dikatakannya, aturan yang diterapkan pemerintah sudah diikuti para petani dengan mengajukan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Namun sudah hampir dua bulan ini pupuk bersubsidi masih belum didapat.

"Bila pupuk tidak bisa masuk dan didapatkan petani, tanaman padi dipastikan terancam gagal tanam hingga panen. Untuk itu pihak terkait, agar bisa mencarikan solusi terbaik, mengatasi permasalahan yang dihadapi petani ini," tuturnya.

Sedangkan Leo (31), petani Muara Siban menyinggung, kedepan kebutuhan pupuk di Kota Pagaralam harus terjamin. Jika petani membutuhkan pupuk harus ada dan tidak terjadi kelangkaan di pasaran. Sebab selama ini, oleh oknum-oknum tertentu menyebabkan distribusi pupuk khususnya bersubsidi, banyak tidak sampai ke petani lantaran dijual tidak tahu ke mana.

Agar hasil pertanian maksimal, sudah tentu kebutuhan pupuk harus cukup dan tidak mengalami kekurangan saat dibutuhkan di musim tanam. Terlebih pupuk bersubsidi, jika di lapangan langka tentunya membeli non subsidi sangat memberatkan petani.

“Namun jika mendesak, mau tidak mau petani harus beli dengan harga mahal (pupuk non subsidi),” katanya seraya mengatakan, kepada pihak terkait untuk pengawasannya tentu diperketat lagi di lapangan. [tim]




4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

RABU, 28 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

Jangan Seret Jokowi Dalam Kasus Kemah Pemuda Islam 2017
Jawaban Jokowi Jadi Olok-Olok

Jawaban Jokowi Jadi Olok-Olok

SELASA, 27 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

Silaturahmi Ke Rumah Haji Halim

Silaturahmi Ke Rumah Haji Halim

SELASA, 06 NOVEMBER 2018 , 17:33:00

Rekor Meriam Bambu Terbanyak

Rekor Meriam Bambu Terbanyak

MINGGU, 28 OKTOBER 2018 , 16:56:00

Banjir Bikin Macet Jalan Protokol

Banjir Bikin Macet Jalan Protokol

SELASA, 13 NOVEMBER 2018 , 10:42:00