RMOLSUMSEL

Home     


DPD SUMSEL BISA USULKAN ASPIRASI LANGSUNG KE PRESIDEN
KAMIS, 01 OKTOBER 2015 , 17:56:00 WIB
LAPORAN: INTAN SRIWIDARI

ABDUL AZIZ, DPD SUMSEL/RMOLSUMSEL
  

RMOL.Sudah saatnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendapatkan tempat untuk bisa lebih riil membangun daerahnya.

"Putusan MK, DPD agar bisa membahas UU yang berkaitan dengan daerahnya,  tidaklah berlebihan. Selama ini DPD hanya bisa membawa aspirasi tetapi tidak bisa mewujudkannya secara nyata karena tak memiliki suara dalam penentuan ketok palu," ujat pengamat politik, Firman Freaddy Busroh, kepada Rakyat Merdeka Online Sumsel, Rabu (1/10).

Bila DPD mempunyai suara untuk membuat UU yang berkaitan di daerahnya, maka kata dia akan lebih mudah pula melihat kinerjanya.

"Bisa terbukti dan jelas kinerja DPD. UU bisa jadi tolak ukurnya. Jangan hanya kantornya saja yang besar, tapi kerjanya sulit dilihat," kata Firman.

Sebelumnya, pihak DPD merasa di usia 11 tahun sudah cukup berkiprah membela daerah dan hasilnya cukup menggembirakan. Namun hanya satu yang belum terwujud yakni kewenangannya setara dengan DPR.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPD  Farouk Muhammad dalam dialog kenegaraan bertema 11 Tahun Kiprah DPD di Parlemen, di gedung DPR, Rabu (30/9).

"Tapi dengan adanya keputusan MK, DPD tetap akan mengoptimalkan kewenangannya untuk bisa ikut membahas RUU terkait daerah," ujar Farouk.

Dalam kesempatan itu, dia merefleksikan kembali pembentukan DPD yang merupakan buah reformasi 1998 yang dibentuk berdasarkan Keppres 1998 semasa BJ Habibie sebagai presiden.

"Idenya sih bikameral  (partlemen dua kamar) tapi begitu dibawa ke DPR banyak yang dipotong," ujarnya.

Untuk diketahui Putusan MK  memberikan kewenangan kepada DPD RI untuk dapat mengusulkan RUU (rancangan undang-undang) sendiri langsung ke Presiden, tidak melalui DPR RI lagi.

Mahkamah Konstitusi pada sidang di Jakarta, Selasa (22/9), mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Uji materi ini diajukan oleh Ketua DPD Irman Gusman, serta Wakil Ketua DPD La Ode Ida, dan Wakil Ketua DPD Ratu Hemas.[sri]


Baca juga:
PENGAMAT: DEWAN ITU MAU APA, TIAP UU JADI PROYEK
JOKO SISWANTO: IZIN PRESIDEN BAGIAN DARI KONTROL PENEGAKAN HUKUM
PDIP-PAN MULAI REBUTAN DAMPINGI HARNOJOYO
PENGAMAT: JABATAN WAWAKO MASIH "SEKSI"
JIMLY: PUTUSAN MK MENAMBAH BIROKRASI BARU


Komentar Pembaca






Berita Populer