Jimly: Putusan MK Menambah Birokrasi Baru

Politik  MINGGU, 27 SEPTEMBER 2015 , 13:31:00 WIB

Jimly: Putusan MK Menambah Birokrasi Baru

RMOL. Pakar hukum tata negara, Prof Jimly Asshidiqqie mengaku kurang setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemberian izin presiden terhadap anggota DPR yang akan diperiksa penegak hukum. Menurutnya, itu justru menambah panjang birokrasi penegakan hukum.


"Kalau ditanya pribadi saya, ini jadi ribet urusannya. Menambah birokrasi politik baru. Tentu kita harus hormati lembaga Parlemen," ujar mantan ketua MK itu di Jakarta, Minggu (27/9).

Jimly mengakui, Parlemen juga harus dihormati dan tidak diperlakukan semena-mena. Pasalnya, penegakan hukum terkadang bermotif politis terhadap anggota dewan.

Seharusnya, kata dia, pemerintah meningkatkan profesionalisme lingkungan penegak hukum, dibanding membuat aturan baru yang berbelit-belit.

"Memang harus ada mekanisme administrasi. Tetapi ini harus didasarkan atas evaluasi yang betul-betul lengkap, jangan sampai ini menimbulkan demokrasi yang enggak perlu, menambah ribet proses penegakan hukum," imbuhnya.

Meski begitu, lanut Jimly, putusan itu telanjur diterbitkan MK. Karena itu, Ketua DKPP tersebut menyatakan, semua pihak harus menghormati putusan tersebut. Putusan MK, tegasnya sudah final dan mengikat sehingga tidak bisa diubah kembali. [rus]



Komentar Pembaca
JK, Peng-Peng Di Balik Impor Beras

JK, Peng-Peng Di Balik Impor Beras

JUM'AT, 19 JANUARI 2018 , 19:00:00

Tak Ada Verifikasi Faktual Dalam UU Pemilu

Tak Ada Verifikasi Faktual Dalam UU Pemilu

JUM'AT, 19 JANUARI 2018 , 17:00:00

Jokowi Manfaatkan Golkar

Jokowi Manfaatkan Golkar

JUM'AT, 19 JANUARI 2018 , 15:00:00

H Mularis Djahri - H Syahdina Ali Daftar ke KPU

H Mularis Djahri - H Syahdina Ali Daftar ke KPU

RABU, 10 JANUARI 2018 , 19:02:00

Didampingi Ayah

Didampingi Ayah

SABTU, 25 NOVEMBER 2017 , 10:17:00

Laka Tunggal 'Nyaris' Setnov

Laka Tunggal 'Nyaris' Setnov

KAMIS, 30 NOVEMBER 2017 , 16:30:00