Jimly: Putusan MK Menambah Birokrasi Baru

Politik  MINGGU, 27 SEPTEMBER 2015 , 13:31:00 WIB

Jimly: Putusan MK Menambah Birokrasi Baru

RMOL. Pakar hukum tata negara, Prof Jimly Asshidiqqie mengaku kurang setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemberian izin presiden terhadap anggota DPR yang akan diperiksa penegak hukum. Menurutnya, itu justru menambah panjang birokrasi penegakan hukum.


"Kalau ditanya pribadi saya, ini jadi ribet urusannya. Menambah birokrasi politik baru. Tentu kita harus hormati lembaga Parlemen," ujar mantan ketua MK itu di Jakarta, Minggu (27/9).

Jimly mengakui, Parlemen juga harus dihormati dan tidak diperlakukan semena-mena. Pasalnya, penegakan hukum terkadang bermotif politis terhadap anggota dewan.

Seharusnya, kata dia, pemerintah meningkatkan profesionalisme lingkungan penegak hukum, dibanding membuat aturan baru yang berbelit-belit.

"Memang harus ada mekanisme administrasi. Tetapi ini harus didasarkan atas evaluasi yang betul-betul lengkap, jangan sampai ini menimbulkan demokrasi yang enggak perlu, menambah ribet proses penegakan hukum," imbuhnya.

Meski begitu, lanut Jimly, putusan itu telanjur diterbitkan MK. Karena itu, Ketua DKPP tersebut menyatakan, semua pihak harus menghormati putusan tersebut. Putusan MK, tegasnya sudah final dan mengikat sehingga tidak bisa diubah kembali. [rus]



Komentar Pembaca
Rara Sosialisasi Asian Games

Rara Sosialisasi Asian Games

SELASA, 22 MEI 2018 , 07:45:00

Pawai Obor Keliling Kota Sekayu

Pawai Obor Keliling Kota Sekayu

KAMIS, 14 JUNI 2018 , 23:33:00

Tolak Hasil Pilkada

Tolak Hasil Pilkada

KAMIS, 28 JUNI 2018 , 22:45:00