Jimly: Putusan MK Menambah Birokrasi Baru

Politik  MINGGU, 27 SEPTEMBER 2015 , 13:31:00 WIB

Jimly: Putusan MK Menambah Birokrasi Baru

RMOL. Pakar hukum tata negara, Prof Jimly Asshidiqqie mengaku kurang setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemberian izin presiden terhadap anggota DPR yang akan diperiksa penegak hukum. Menurutnya, itu justru menambah panjang birokrasi penegakan hukum.


"Kalau ditanya pribadi saya, ini jadi ribet urusannya. Menambah birokrasi politik baru. Tentu kita harus hormati lembaga Parlemen," ujar mantan ketua MK itu di Jakarta, Minggu (27/9).

Jimly mengakui, Parlemen juga harus dihormati dan tidak diperlakukan semena-mena. Pasalnya, penegakan hukum terkadang bermotif politis terhadap anggota dewan.

Seharusnya, kata dia, pemerintah meningkatkan profesionalisme lingkungan penegak hukum, dibanding membuat aturan baru yang berbelit-belit.

"Memang harus ada mekanisme administrasi. Tetapi ini harus didasarkan atas evaluasi yang betul-betul lengkap, jangan sampai ini menimbulkan demokrasi yang enggak perlu, menambah ribet proses penegakan hukum," imbuhnya.

Meski begitu, lanut Jimly, putusan itu telanjur diterbitkan MK. Karena itu, Ketua DKPP tersebut menyatakan, semua pihak harus menghormati putusan tersebut. Putusan MK, tegasnya sudah final dan mengikat sehingga tidak bisa diubah kembali. [rus]



Komentar Pembaca
Sahabat Rocky Gerung Melawan!

Sahabat Rocky Gerung Melawan!

KAMIS, 19 APRIL 2018 , 11:00:00

Jembatan Widang Di Tuban Ambruk

Jembatan Widang Di Tuban Ambruk

SELASA, 17 APRIL 2018 , 13:00:00

Suriah Kalahkan Amerika Serikat!

Suriah Kalahkan Amerika Serikat!

SELASA, 17 APRIL 2018 , 11:00:00

Jalan Cor Batu Kuning Telan Korban”

Jalan Cor Batu Kuning Telan Korban”

SENIN, 12 MARET 2018 , 15:20:00

Progres Taman LRT

Progres Taman LRT

SELASA, 06 MARET 2018 , 10:59:00

Paslon Pagaralam Duduk Bersama

Paslon Pagaralam Duduk Bersama

JUM'AT, 02 MARET 2018 , 10:57:00