Massa Romi-Harno Kembali Tekan DPRD Palembang

Politik  SENIN, 02 FEBRUARI 2015 , 15:11:00 WIB

Massa Romi-Harno Kembali Tekan DPRD Palembang

DPRD Palembang menerima perwakilan AP3, Senin (2/2)/RMOLSUMSEL

RMOL. Untuk kedua kalinya, massa pendukung pasangan Romi Herton dan Harnojoyo, yang tergabung dalam Aliansi Peduli Pemerintah (AP3) kembali mendatangi kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang.

Kedatangan massa yang dikoordinir Suparman Roman tersebut, kembali meminta ketegasan dari pimpinan DPRD Kota Palembang terkait Surat Keputusan (SK) 06 tahun 2014 yang ditandatangani sekelompok DPRD kota Palembang periode 2009-2014, tentang uji pendapat Mahkamah Agung (MA) berisi adanya pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada ) Palembang tahun 2013, yang mendesak agar Sarimuda -Rosdiana Nelly menjadi Walikota-Wakil Walikota Palembang.

Padahal, kata Suparman Roman, DPRD Kota Palembang yang menghadiri Rapat Paripurna terdahulu terkait dengan pengabsahan SK 06 tidak dapat dibenarkan. Bahkan, dari jumlah yang hadir dan menandatangani desakan massa yang mengatasnamakan masyarakat kota Palembang tersebut, tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menggulingkan roda Pemerintahan kota Palembang sekarang.

“Rapat parpurnanya saja tidak kuorum, bagaimana bisa hal tersebut dibenarkan. Seharusnya DPRD Kota Palembang dapat menjaga kredibilitas sesuai fungsi dan tugas serta harus berjalan sesuai wewenang agar dapat membuat susasana kondusif dan kontruktif bukan malah menciptakan suasana yang tidak aman,” tegasnya.

Kedatangan  untuk kedua kalinya ini, ungkap Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menyatakan sikap politis bahwa, apa yang menjadi fatwa Mahkamah Agung sudah jelas. Fakta itu sudah sangat jelas, karena dalam putusan Mahkamah Agung (MA) RI, no 04 P/KHS/2014 yang terdiri dari 4 butir, bahwa putusan MA itu ada Diktum 1,2 dan 3 memang dikabulkan MA tapi bukan pemakzulan Walikota dan wakil walikota melainkan mengabulkan hak uji pendapatan sehingga diktum 4 ditolak oleh MA.

"Jika ada langkah-langkah sejumlah massa dan sekelompok dewan untuk menjatuhkan pemerintahan sekarang, itulah yang menyesatkan. Jangan pemerintahan kota yang sudah berjalan sekarang dituduh menyesatkan,” cetusnya.[rms]

Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Jelang Putusan MK, JK Temui SBY..

Jelang Putusan MK, JK Temui SBY..

RABU, 26 JUNI 2019 , 17:10:00

JAPFA Bantu Korban Banjir

JAPFA Bantu Korban Banjir

SELASA, 25 JUNI 2019 , 11:30:00

Audiensi Panglima dan Wasekjen PBB

Audiensi Panglima dan Wasekjen PBB

SELASA, 25 JUNI 2019 , 23:44:00