Pemuda Harus Kreatif dan Inovatif

Pemuda Harus Kreatif dan Inovatif

Firman F. Busroh Rabu, 28 Oktober 2015 , 21:48:00

Peringatan hari sumpah pemuda yang jatuh hari ini 28 Oktober, diharapkan menjadi pemacu semangat ...
<i>Gak</i> Perlu Upacara Kalau Setelahnya Masih Tawuran

Gak Perlu Upacara Kalau Setelahnya Masih Tawuran

Firman F. Busroh Jum'at, 02 Oktober 2015 , 17:09:00

Memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh kemarin (1/10) tak harus melulu lewat upacara. Pemu ...
DPD Sumsel Bisa Usulkan Aspirasi Langsung ke Presiden

DPD Sumsel Bisa Usulkan Aspirasi Langsung ke Presiden

Firman F. Busroh Kamis, 01 Oktober 2015 , 17:56:00

Sudah saatnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendapatkan tempat untuk bisa lebih riil membangun daera ...
PDIP-PAN Mulai Rebutan Dampingi Harnojoyo

PDIP-PAN Mulai Rebutan Dampingi Harnojoyo

Selasa, 29 September 2015 , 12:30:00

Pengamat hukum dan politik Stihpada Palembang, Firman Freaddy Busroh, menilai jabatan wakil walikota Palembang seperti bola panas antar parpol pengusung Romi-Harno pada Pilkada 2013.Bahkan  parpol-parpol pengusung Romi-Harno pada Pilkada 2013 mu ... Selengkapnya
Harno Lebih Etis Seperti Ini

Harno Lebih Etis Seperti Ini

Rabu, 23 September 2015 , 14:11:00

Walikota Palembang, Harnojoyo disarankan mengambil wakilnya dari kader partai agar sesuai etika.Pengamat ilmu politik dan hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (Stihpada) Palembang, Firman Freaddy Busroh kepada Rakyat Merdeka Online Sums ... Selengkapnya
Bisa Saja MK Mikir Tak Etis Batasi Masa Jabatan Kada
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait diperbolehkannya dinasti politik dalam pilkada akan menimbulkan efek domino."Yang pertama putusan MK harus segera dilakukan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait," ujar pengamat hukum ... Selengkapnya
Pengamat: Pahami Logika Berpikir Hakim MK

Pengamat: Pahami Logika Berpikir Hakim MK

Kamis, 09 Juli 2015 , 13:46:00

Putusan Mahkamah Konstitusi  terkait diperbolehkannya dinasti politik pada Pilkada rentan nuansa politis, namun tetap harus dihormati karena sifatnya final dan mengikat."Putusan ini memang politis karena rentan dengan penyalahgunaan wewenang inc ... Selengkapnya
Bila Yasonna Bukan Boneka Jokowi, Tak Ada Alasan Tak Pecat Dia
Ketidakpiawaian Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menangani sengketa  PPP, dan Partai Golkar menjadi alasan yang cukup untuk mencopotnya. Blunder lainnya saat Yasonna memasukkan Revisi UU KPK ke Prolegnas DPR. Presiden Jokowi harus melakukan ... Selengkapnya
Pak Jokowi Tolong Ajak  Putra Sumsel  di Kabinet!

Pak Jokowi Tolong Ajak Putra Sumsel di Kabinet!

Senin, 06 Juli 2015 , 10:37:00

Nama-nama baru yang akan mengisi kabinet sepenuhnya hak prerogatif presiden. Diharapkan nama putra Sumsel kembali muncul agar aspirasi dari provinsi potensial ini bisa lebih terwakili.Hal ini dikatakan pengamat hukum dan politik, Firman Freaddy Busro ... Selengkapnya
Firman: Islah Harga Mati

Firman: Islah Harga Mati

Sabtu, 20 Juni 2015 , 16:42:00

Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) harus mengejar islah dan melaksanakan kesepakatan islah bila ingin ikut serta dalam Pemilukada."Untuk Golkar, kita harus menyambut  baik hasil islah yg dilakukan oleh Golkar. Lagipula tidak ad ... Selengkapnya
Pengamat Hukum: Tak Ada Alasan Lagi Tegal Binangun Ngotot Masuk Palembang
Masalah wilayah merupakan kewenangan dari pemerintah daerah untuk menyelesaikannya sebagaimana diatur di dalam Permendagri no 1 tahun 2006. Hal ini berlaku pula bagi sengketa Tegal Binangun."Untuk penyelesaiannya harus melibatkan jajaran pemerintah d ... Selengkapnya
PD Bukan Perwujudan Demokrasi

PD Bukan Perwujudan Demokrasi

Rabu, 06 Mei 2015 , 17:52:00

Partai politik sebagai perwujudan demokrasi tak akan terlihat di Kongres ke III Partai Demokrat (PD) 11-14 Mei 2015 di Surabaya."Dengan majunya SBY mencalonkan diri kembali sebagai ketum Demokrat menimbulkan pertanyaan mengenai regenerasinya. Semesti ... Selengkapnya
Ini Alasan Jokowi Belum Bisa Dilengserkan

Ini Alasan Jokowi Belum Bisa Dilengserkan

Rabu, 29 April 2015 , 15:34:00

Berbagai pihak angkat suara untuk melengserkan Presiden Joko Widodo dari kursi Presiden RI. Hal ini dilatari ketidakpuasan publik pada pemerintahan Jokowi selama enam bulan memimpin.Ketidakpuasan publik ini disebut bisa berimbas pada dua hal, Jokowi ... Selengkapnya
Megawati  Tak Akan Mampu Lagi

Megawati Tak Akan Mampu Lagi

Minggu, 12 April 2015 , 12:01:00

1024x768 Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE ... Selengkapnya
AL Wajib Patuhi Putusan PTUN

AL Wajib Patuhi Putusan PTUN

Kamis, 02 April 2015 , 17:17:00

Setelah keluarnya putusan Pengadilan Usaha Tata Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan kepengurusan Golkar versi Aburizal Bakrie (ARB), mau tak mau kepengurusan Golkar versi Agung Laksono (AL) harus menunda pemberlakuan SK Menkumham yang mengesahkan ... Selengkapnya
Kader Golkar Jangan Bingung, Keputusan Pengadilan yang Tertinggi
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) Yasonna Laoly dinilai banyak pihak kebablasan. Pengesahan Golkar versi Agung Laksono dinilai tidak sah secara hukum dan tidak pantas secara politik.Hal ini diungkapkan pengamat hukum dan politik dari St ... Selengkapnya
Vokal Dukung Zulhas, Akankah Mardiansyah Ketiban Durian Runtuh?
Di bawah kepemimpinan Ketua Umum baru Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas), beberapa kader yang dipecat di bawah kepemimpinan Hatta Rajasa bisa bernafas lega. Harapan timbul kala Zulhas menjanjikan tak akan ada pemecatan kader PAN di ... Selengkapnya
Penghapusan PBB Tak Mustahil, Asal Ada Political Will

Penghapusan PBB Tak Mustahil, Asal Ada Political Will

Jum'at, 20 Februari 2015 , 15:51:00

Rencana penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) harus didukung karena pro rakyat. Hanya saja payung hukumnya harus diperjelas agar tidak menimbulkan implikasi negatif. Akan terjadi tarik menarik kepentingan, ... Selengkapnya
Daripada Tak Ada Guna, KMP-KIH Bubarkan Saja!

Daripada Tak Ada Guna, KMP-KIH Bubarkan Saja!

Jum'at, 20 Februari 2015 , 15:47:00

Sudah saatnya Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dibubarkan agar DPR  fokus bekerja untuk rakyat."Koalisi yang dibentuk tidak banyak manfaat bagi rakyat malah justru menjadi kumpulan kepentingan elit politik," ujar p ... Selengkapnya
Persetujuan Perppu Pilkada Tunjukkan Kelihaian KMP

Persetujuan Perppu Pilkada Tunjukkan Kelihaian KMP

Jum'at, 20 Februari 2015 , 15:46:00

Disetujuinya Perppu Pilkada no 1 tahun 2014 menjadi UU sekaligus mengembalikan Pilkada langsung atau dipilih oleh rakyat, bukanlah hanya kemenangan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Justru ini memperlihatkan kepiawaian Koalisi Mer ... Selengkapnya